Pascatragedi Berdarah di Grati, Pasuruan

Marinir Ngaku Gugup

Marinir kembali menegaskan bahwa mereka tidak melakukan penembakan langsung terhadap 4 orang korban tewas, dan dua yang masuk rumah sakit. Jika terkena tembakan langsung, maka tubuh korban akan hancur. Alasannya, luka tembak pada tubuh korban tidak menyebabkan luka besar atau kehancuran di tempat sasaran. Lebih dari itu, dalam tubuh korban hanya ditemukan serpihan peluru. Bukan proyektil yang utuh.

Penegasan tersebut membantah tuduhan berbagai pihak yang menyebutkan bahwa penembakan yang menyebabkan tewasnya empat warga yang menghuni lahan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir, Grati, Pasuruan, Jatim, akibat penembakan langsung.

"Marinir tidak gila. Gila apa, mau menembak warga secara langsung? Apalagi menembak anak-anak dan wanita," kata Kasipen Pangkalan Marinir (Lanmar) Surabaya, Mayor (Mar) Djentayu kepada beritajatim.com, Senin (4/6/2007).

"Silakan saja tidak percaya. Kita uji nanti di pengadilan. Tapi tolong apakah semua pihak berkomentar secara sejuk dan jangan justru mencari masalah baru dari peristiwa ini," katanya.

Ditambahkan, Marinir yang sedang berpratoli tidak punya niatan untuk membunuh warga, apalagi anak-anak yang masih berumur tiga tahun danbwanita hamil.

"Kami juga prihatin dan menangisi insiden ini, menangis atas peristiwa ini. Tidak mungkin Marinir yang telah terlatih secara sengaja menembak anak-anak atau wanita," ujarnya.

Daya jangkau senjata otomatis yang digunakan, agaknya seperti yang dipergunakan untuk bertempur dengan GAM di Aceh. Kecepatannya mencapai 2.500 KM. Maka, jika terkena tubuh kondisinya tidak karuan. Paling tidak hancur bagian belakang.

Soal tuduhan Marinir telah merencanakan pembunuhan, ia menegaskan bahwa hal itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau memang direncanakan, tidak mungkin pembunuhan dilakukan secara terbuka seperti itu.

"Pasukan kami melakukan patroli rutin di atas tanah kami sendiri. Mereka tidak siap ketika diserang warga. Kalau tahu akan menghadapi serangan warga, kami pasti minta bantuan polisi," katanya.

Penegasan tersebut dikatakan Mayor (mar) Djentayu, saat dihubungi dalam perjalanan menuju Kolatmar untuk memeriksa riwayat hidup 13 Marinir yang menjadi tersangka kasus penembakan. Djentayu menambahkan, pihaknya mempersilakan jika ada pihak-pihak yang tidak percaya penjelasannya.

Deadlock
Sementara itu, pertemuan warga Desa Alas Tlogo dengan pihak TNI AL mengalami jalan buntu (deadlock). Warga maupun pihak TNI AL masih sama-sama ngotot mengklaim bahwa tanah sengketa di Grati tersebut milik mereka. "Kita tetap akan perjuangkan tanah itu kembali pada kami. Sebab itu memang hak warga," tegas Rokhim, salah seorang warga Desa Alas Tlogo.

Seperti diketahui masing-masing pihak memang saling beradu data hak kepemilikan. Dalam pertemuan kemarin pun kedua belak pihak sama-sama ngotot. Sehingga kemungkinan terjadinya deadlock bisa terulang lagi.

Warga Desa Alas Tlogo berani mengklaim berhak menguasai dan menggarap lahan yang disengketakan. Sebab, mereka memiliki bukti hukum berupa letter C, petok D, dan kerawangan.

Sementara itu, TNI AL juga punya bukti kuat kepemilikan. Pada lahan seluas 36 hektare itu, TNI-AL telah memiliki sertifikat. Yang mana sertifikat itu terbagi dalam 14 bidang tanah.

Lantas bagaimana status tanah yang disengketakan antara TNI-AL versus warga Desa Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan yang mengakibatkan 4 nyawa melayang? Kemungkinan besar akan terjadi "perang" data antarpihak yang berkonflik.

Sebab, baik TNI-AL maupun warga sama-sama pegang data dan bukti otentik terkait lahan yang disengketakan tersebut. Lahan berupa tegalan yang disengketakan antara TNI-AL versus warga Alas Tlogo telah berlangsung sejak tahun 1960 dan hingga sekarang belum berakhir. Lahan yang disengketakan seluas 36 hektar lebih dan kini telah dihuni tak kurang 5.000 kepala keluarga (KK).

"Kalau pun nanti atau di hari depan ada dialog untuk memecahkan status tanah yang disengketakan, ya mungkin terjadi 'perang' data. Sebab, baik TNI-AL maupun warga sama-sama pegang yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya," ujarnya. Yon/koes/bs

Pasuruan Pascaberdarah
 
Ribuan orang dari Pasuruan dan Malang tumplek blek di halaman Pondok Pesantren Al Hikam Jl Cangger Ayam 21 Malang, Minggu (3/6/2007). Mereka melakukan istighotsah bersama, menyusul bentrok berdarah TNI AL lawan warga di Pasuruan.

Dari spanduk yang dipasang, acara ini diselenggarakan PCNU Kota/Kab Malang dan Kota/Kab Pasuruan. Ribuan orang yang melakukan doa bersama itu, kebanyakan laki-laki. Mereka khusyuk memohon perlindungan dan ketenangan kepada Tuhan. Kebanyakan dari mereka adalah warga Grati, Pasuruan.

Acara doa bersama yang dimulai pukul 10.00 WIB, dipimpin pimpinan pondok, yaitu KH Hasyim Muzadi, yang juga Ketua Umum PB NU. Sebelumnya, Sabtu (2/6/2007), Yai Hasyim menjenguk korban tragedi Pasuruan yang dirawat di RS Syaiful Anwar, Khoirul Anwar dan Erwanto.

Sementara itu, hampir semua warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Senin (4/6/2007) 'ngungsi' ke Desa Sumberanyar, Nguling. Kabarnya, mereka mengonsentrasikan kekuatannya terkait rencana aksi turun jalan dengan cara memblokir jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya-Banyuwangi, sebagai aksi protes pada pemerintah, khususnya TNI AL..

"Semua warga Alas Tlogo yang berusia dewasa berkumpul di Desa Sumberanyar. Ya mereka siap-siap bergerak jika hasil perundingan di pendapa kabupaten tak membuahkan hasil," kata Senan (37), salah satu warga Desa Alas Tlogo.

Dengan demikian, yang tinggal di rumah hanya ibu-ibu dan anak-anak. Senan mengemukakan, secara prinsip warga Alas Tlogo menolak tawaran relokasi sebagaimana disampaikan otoritas TNI-AL. Yang mana melalui solusi relokasi, masing-masing kepala keluarga (KK) mendapat tanah seluas 500 meter persegi.

"Warga masih memiliki bukti hukum bahwa tanah tersebut milik warga. Selain itu, sejak nenek moyang kita dahulu, tanah tersebut memang milik kita, bukan TNI-AL," tambah warga Alas Tlogo lainnya.

Tak jauh dari kerumunan warga yang berjarak sekitar 300 meter, ada puluhan polisi dari bagian Samapta Polres Pasuruan berjaga-jaga. Kedatangan polisi untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan jika warga 11 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling jadi menggelar aksi blokir jalur Pantura, yang sebelumnya telah dilakukan.

Sebagai rasa prihatin, sejumlah organisasi massa dan LSM, serta para mahasiswa disejumlah kota, menggelar aksi solidaritas. Seperti di Jakarta, mereka melakukan orasi, doa bersama dan tabur bunga untuk korban tewas tertembak.

Di sisi lain, selain Polisi Militer AL, tim pencari fakta dari Kontras, Etnas Walhi, Raca Institut, Walhi Jatim, dan Federasi Serikat Petani Indonesia, mulai menjalankan investigasi di Desa Alas Tlogo, Minggu lalu. Mereka mencari fakta, kebenaran apakah empat orang yang tewas itu ditembak atau tertembak. "Sampai saat ini kami baru menemukan indikasi kuat jika warga sengaja ditembak oleh oknum TNI AL," katanya Sinoy, Wakil Kontras.

"Logika itu muncul dari fakta-fakta berupa bekas tembakan yang mengarah pada titik-titik mematikan. Yakni kepala, dada, dan rahang," paparnya.

Sinoy menambahkan, kalaupun ada alasan warga melawan sebelum ada insiden penembakan, bukanlah sebagai sebuah alasan pembenar bagi TNI untuk menembak mati warga Desa Alas Tlogo.

"Kalaupun warga melawan cukup dilumpuhkan saja. Prosedurnya, tembakan hanya bisa diarahkan pada kaki, atau tangan, atau titik-titik yang tidak mematikan," pungkas Sinoy.

Sementara itu, lima organisasi tim investigasi dimaksud, kini mulai mencari informasi seputar kejadian, verifikasi data, melakukan testimoni, dan mengumpulkan fakta-fakta pendukung lainnya. Sedangkan warga desa setempat, terlihat begitu antusias memberikan keterangan kepada tim investigasi. Yon/koes/bs

Drama berdarah melibatkan petani dan TNI, Rabu, 30 Mei 2007 pukul 10.00 pagi, kembali terulang. Sedikitnya 4 orang petani tewas diterjang peloran, lainnya masuk rumah sakit. Termasuk seorang balita yang dadanya jebol. Peristiwa tersebut, mengingatkan kita pada tragedy Nipah tahun 1993. Beberapa orang tewas dan lainnya masuk rumah sakit, akibat diberondong peluru anggota Koramil Banyuates, Sampang, Madura.

Kejadian tersebut patut disesalkan. Siapa yang tidak prihatin? Senjata api yang dibeli dengan uang rakyat, seharusnya dipergunakan untuk melindungi rakyat. Ini malahan untuk membunuh rakyat.

Antara tragedi hari Samparwangke, Rabu Pahing di Pasuruan, dengan tragedi Nipah di Sampang, Madura, pemicunya sama. Yaitu soal sengketa agraria. Bila kasus Nipah melibatkan TNI AD, di Alas Tlogo, Pasuruan melibatkan Marinir. TNI AL yang biasa menyelesaikan persoalan massa dengan pendekatan persuasif hatinurani, tiba-tiba menjadi garang.

Salah satu pasal UUD 1945 memang ditegaskan, bahwa bumi seisinya, air dan udara dikuasai pemerintah untuk dipergunakan kepentingan umum, memang mengikat dan warga Desa Alas Tlogo harus mengalah. Dalam hal ini TNI AL selaku salah satu unsur pemerintah. Tetapi, tidak diambil begitu saja. Harus dibebaskan terlebih dulu. Karena menjadi sengketa, dan main paksa, maka desingan senjata yang bicara. Akibatnya, empat orang tewas dan lainnya masuk rumah sakit.

Menurut pengamat sosial Universitas Airlangga, Prof. DR. Hotman M Siahaan konflik agraria punya latar belakang cukup rumit dan biasanya berlangsung sangat lama, meski kultur masyarakat setempat juga sangat dominan memengaruhi. "Bukan karena kebetulan yang berkonflik itu warga berkultur Madura sehingga kekerasan atas tanah itu terjadi," ujar Hotman yang dikutib Surya.

Hasil pengamatan Hotman, drama kekerasan dalam konflik tanah kerap mewarnai kawasan Tapal Kuda, seperti konflik tanah perkebunan di Jember, Banyuwangi, Situbondo. Yang paling fenomenal adalah kasus tertembaknya petani karena menolak tanah mereka ditenggelamkan untuk Waduk Nipah di Sampang. Wilayah-wilayah itu didominasi warga berdarah Madura yang dikenal bertemperamen keras.

Namun, kata Hotman, sikap tidak kenal kompromi dalam urusan rebutan tanah tidak didominasi warga Madura. Kata dosen sosiologi ini, semua suku Indonesia jika berkonflik dalam urusan tanah memilih bertaruh nyawa daripada menyerah.

Bahkan di suku Jawa mempertahankan tanah dengan risiko mati telah lama menjadi 'jargon' suci. Guru besar ilmu sosial Unair ini menjelaskan, di tanah Jawa bahkan ada pepatah, sedumuk bathuk senyari bumi, sun belani toh pati. Artinya tanah sesempit apapun harus dipertahankan, meski harus mengorbankan nyawa.

Sehingga jika mengindahkan jargo ini, konflik tanah di Jawa juga banyak yang berujung kekerasan seperti yang terjadi di Kedung Ombo Jawa tengah pada zaman Presiden Soeharto. "Kekerasan agraria dan sejarah pertanahan itu menempuh jalan panjang. Terlalu rumit untuk diurai. Bahkan sekalipun menempuh jalur hukum, masing-masing memiliki alasan pembenar," jelasnya.

Sehingga, kata dia, peristiwa penembakan warga Desa Alas Tlogo terlalu rumit untuk disimpulkan akar kekerasannya. Hotman enggan mengamati peristiwa penembakan termasuk perdebatan hukum, sebab jauh sebelum peristiwa berdarah itu terjadi, perang urat syaraf atara warga dan TNI telah berlangsung puluhan tahun.

"Kita harus memilah-milah terlebih dahulu faktor mana yang dominan menjadikan perlawanan warga Legok Pasuruan yang berbuntut peristiwa penembakan itu," kata Hotman

Mantan dekan FISIP ini menjelaskan, ketegangan di Pasuruan selama ini bukan karena yang dihadapi adalah TNI, kemudian warga mudah terbakar emosinya. Sebab, jika urusan agraria, antarsaudara saja, perselisihan yang berujung kekerasan juga kerap terjadi.

Karakter Rakyat Pasuruan
Sementara itu, rakyat Pasuruan lebih banyak berdarah Madura. Karakteristiknya tergolong keras. Mudah terbakar, dan berani mati. Utamanya menyangkut persoalan-persoalan agama. Kejadian krusial, yang dipicu Sidang Istimewa (SI) MPR untuk melengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan, juga ada seorang warga Pasuruan tewas ditembak polisi. Untuk itu, KH Idris Hamid mengomentari kejadian tersebut.

"POKOKNYA jangan memberi umpan kepada masyarakat Pasuruan. Kalau diberi, nyaploknya lebih cepat daripada yang diperkirakan dan lebih besar pula dampaknya," demikian kalimat yang meluncur dari pemimpin pondok pesantren salafiyah, KH Idris Hamid, yang akrab dengan panggilan Gus Idris.

Ketika SI akan digelar, terjadi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan massa yang mengaku pendukung Presiden Abdurrahman Wahid di "Kota Untung Surapati" ini lebih cepat terjadi dan lebih besar pula dampak kerusakan serta korbannya.

Tokoh agama dan masyarakat Jatim sudah berkali-kali mengatakan, situasi politik nasional sangat berpengaruh terhadap massa di tingkat bawah. Terutama perlakuan elite politik terhadap Presiden Abdurrahman Wahid karena semua sudah tahu Jatim merupakan pusat warga Nahdlatul Ulama (NU) dan menjadi pendukung paling loyal.

Tolak SI MPR merupakan isi spanduk yang disepakati bersama harus ada di sudut kota utama Jatim, seperti di Surabaya, Sumenep, Probolinggo, Malang, Kediri, Situbondo, Jember, Gresik, Banyuwangi, dan tentu saja Pasuruan. Adapun isi puluhan spanduk lain bisa berbeda-beda tergantung karakter dan kreativitas masyarakatnya, namun intinya sama: menghujat Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung.

Dari sini ada kesepakatan untuk terus menekan Jakarta agar Sidang Paripurna DPR tidak memutuskan rekomendasi SI MPR. Selain datang langsung dengan bus-bus ke Ibu Kota, massa yang tinggal di kota melakukan demo untuk menunjukkan perlawanan mereka terhadap DPR.

Ketika itu, kota-kota utama Jatim bergolak. Yang paling panas kemudian ternyata Pasuruan. Ribuan massa dari berbagai penjuru, dari kota dan kabupaten, menyerbu Kantor DPRD, Bupati, dan Wali Kota. Mereka juga membakar Kantor PDI-P dan PPP, serta kantor-kantor Partai Golkar.

Esok harinya, massa bertambah banyak dan mulai merusak toko-toko di sepanjang Jalan Niaga, merusak gedung SLTP Muhammdiyah, dan membakar Gereja GPIB Immanuel di dekat terminal bus.

Melihat situasi yang genting itu, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat berinisiatif mengadakan pertemuan. Semula pertemuan akan diadakan di Pendopo Bupati, tetapi kemudian dialihkan ke Pondok Pesantren Salafiyah yang saat ini dipimpin Gus Idris.

Pertemuan dihadiri Bupati Pasuruan Dade Angga, Wali Kota Pasuruan Aminurrohman, Kepala Polres, Komandan Kodim, anggota DPRD, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pertemuan itu sangat alot dan menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kewaspadaan serta kerja sama menjaga keamanan antara aparat dan Banser NU untuk antisipasi kejadian esoknya.

Rabu pagi, ketika anggota DPR memulai sidang untuk memutuskan SI atau tidak, tiga Hercules milik TNI AU menerjunkan 279 anggota pasukan Kostrad di Pasuruan yang sedang genting. Kostrad membantah bahwa penerjunan itu dikarenakan situasi yang rawan di Pasuruan. Itu hanyalah refreshing jump, latihan terjun payung saja, kata mereka.

Namun, bagaimanapun aksi latihan itu menenteramkan masyarakat Pasuruan yang dicekam ketakutan. Apalagi setelah latihan mereka kemudian melakukan show of force dengan memasuki kota yang sedang rusuh itu.

Pagi sampai siang, kota itu ternyata tetap dipenuhi massa yang bergerombol di gang-gang. Pengamanan aparat yang dibantu Banser cukup efektif. Namun, beberapa kelompok pemuda tampak melakukan 'gerilya' dengan aparat dan melempar bondet (bom rakitan) di jalan-jalan. Rabu siang itu, bentrokan antara massa dan aparat tak terhindarkan yang mengakibatkan satu orang meninggal karena tertembak. Yon/Koes/bs.